PERILAKU KUASA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH: PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Abstract

Abstrak: Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik. Penelitian ini bertujuan memahami perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah Kota Mayapada.Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interaksionisme simbolik dalam paradigma interpretif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan bagian penyusunan perencanaan dan penganggaran, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) era reformasi diklaim menggunakan pendekatan partisipatif, tetapi masyarakat hanya dijadikan objek partisipasi.Telah terjadipengaburan yang disebut peneliti dengan “katarak”, dengan membangun  interaksi pencitraan yang manis di depan publik dengan bahasa-bahasa hipokrit. Fakta sosial yang tergambarkan merupakan perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran.

Abstract: Power of the Executive and Legislative Behavior in the Local Government Budgetary Process: Symbolic Interactionism Perspective. This study aims to understand the behaviour of the executive and legislative powers in the budgeting process in the Mayapada Urban Governance. Analyses were performed using the method of symbolic interactionism in the interpretive paradigm. The data was collected through interviews with informants on the preparation of planning and budgeting, which is supported by the observation and documentation. Development Planning Meeting (musrenbang) is claimed in the reformation era to have used participatory approach, but people were in fact still placed as participation object. There has been a blurring of reality which is named as ”cataract”, by building a sweet imagery interaction in public with hypocritical languages . Social facts illustrated are the behaviour of the executive and legislative powers in the budgeting process.