TRADISI NAMPAH BATU: DIMENSI AKUNTANSI, SENTIMEN KEBERSAMAAN, DAN PENGUNGKAPAN EMOSI KEAGAMAAN

I Gusti Ayu Purnamawati

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai Tradisi Nampah Batu dalam Dimensi Akuntansi, Sentimen Kebersamaan, dan Pengungkapan Emosi Keagamaan, sehingga dapat mengembangkan potensi Desa Depeha yang dibentengi oleh rasa kepercayaan bagi para anggota masyarakat secara berkesinambungan dengan adanya tradisi (upacara agama). Lokasi penelitian ini adalah pada Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Subyek penelitian ini adalah pengurus dan pengelola upacara nampah batu yang pada kasus ini pengelola dan pengurus upacara nampah batu adalah dari pengurus desa adat seperti, kelian desa adat, wakil, bendahara, sekretaris dan pembantu umum. Hasil penelitian menunjukkan: pengelolaan keuangan yang masih sederhana, dengan berlandaskan keyakinan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Atman, hukum karma, penitisan kembali, dan moksa, membatasi masyarakat desa untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam pengelolaan dana. Ketegasan awig-awig yang memberikan sanksi berupa denda hingga luput dari setiap pelayanan kerohanian, sehingga memberikan tekanan pada masyarakat untuk mentaati aturan yang ada

Keywords


nampah batu, akuntansi, kebersamaan, pengungkapan, keagamaan

References


Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 473–484.

Covarrubias, M. (2013). “Island of Bali” Sebuah Maha Karya Tentang Bali Tempo Dulu.

Dewi, I. A. K. S., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Eksistensi Akuntansi Dalam Ranah Dualisme Desa Untuk Mewujudkan Harmonisasi Antara Desa Dinas Dan Desa Pakraman (Studi Pada Desa Dinas Dan Desa Pakraman Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 5(2).

Dewi, N. K. J. K., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2015). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).

Koentjaraningrat. (1980). Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.

Koppel, J. (2005). Pathologies Of Accountabilty ICANN and the Challenge of “Multiple Accountability Disorder.” Public Administration Review, 65(1).

Padmani, N. K. T., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Adat Dan Desa Dinas (Studi Pada Desa Dinas dan Desa Adat Pedawa). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 3(1).

Parsons, T. (1975). The Present Status of “Structural-Functional” Theory in Sociology." In Talcott Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory. New York: The Free Press.

Surpha, I. W. (2002). Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Pustaka Bali Post.

Wahyuningsih, R. D., & Hastjarjo, S. (2014). The Social Accountability Paradox in the Regional Democratic Budget Policy Making. Bisnis Dan Birokrasi Jurnal, Vol 21(3), 147–154.

Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). PengantarHukumAdat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wirawan, I. (2012). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Jakarta: Kencana.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.